Tonton, baca, atau dengarkan liputan media apa pun tentang proses pengadilan dan istilah dugaan, diduga, dan menduga akan mudah Anda temukan.
Kemunculannya yang besar telah menuai kritik, mempertanyakan apakah media bersikap adil dan seimbang ketika kata ini digunakan. Namun, istilah tersebut memiliki peran penting dalam pelaporan pengadilan. Penggunaannya menghormati sistem peradilan, tidak memberikan penilaian terhadap mereka yang terlibat dalam kasus atau memengaruhi juri, serta melindungi jurnalis, media, narasumber, dan masyarakat.
Hak media untuk melaporkan dari pengadilan adalah bagian fundamental dari demokrasi. Begini cara penggunaan istilah 'diduga' dalam berita menghormati hak itu.
Apa arti istilah 'diduga'?
Dugaan, diduga, atau menduga sering digunakan oleh media untuk "menunjukkan bahwa seseorang dicurigai terlibat dalam perilaku tertentu", menurut Direktur Pusat Undang-undang Media dan Komunikasi di Melbourne Law School, Associate Professor Jason Bosland.
Tetapi ini tidak terbatas untuk perilaku atau pelanggaran kriminal.
"Istilah ini sering digunakan ketika seseorang dituntut... dan digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka dicurigai," ujarnya kepada SBS Examines.
"Hal ini bahkan mungkin mengindikasikan ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai orang tersebut telah melakukan tindakan tertentu namun belum terkonfirmasi, atau dinyatakan bersalah."
Media berhati-hati dalam menyiratkan atau menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perilaku tertentu sebagai fakta. Terdapat konsekuensi pidana dan finansial yang serius bagi jurnalis dan organisasi media yang melakukan hal tersebut.
“Dua hal yang berperan ketika menerbitkan materi tentang orang-orang yang mungkin terlibat dalam pelanggaran atau aktivitas kriminal adalah pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pengadilan,” jelas A/Prof Bosland.
Contempt of Court atau penghinaan terhadap pengadilan
"[Penghinaan terhadap pengadilan"] ini berkaitan dengan perlindungan hak seseorang atas persidangan yang adil dan tidak merugikan persidangan,” kata A/Prof Bosland.
“Terserah hakim atau juri untuk menentukan bersalah atau tidaknya [seseorang].
"Jika media memberitakan bahwa seseorang telah melakukan suatu pelanggaran padahal mereka belum pernah diadili karena pelanggaran tersebut, hal itu mungkin akan mengganggu proses pertimbangan juri."
Di , tindakan menghina pengadilan ini seperti misalnya perilaku menghubungi juri dan mengganggu saksi atau petugas pengadilan.
Mereka yang melakukan penghinaan dapat dirujuk ke Departemen Penuntutan Umum atau ke prothonotary pengadilan, yaitu petugas pengadilan yang dapat bertindak sebagai
“Mereka kemudian akan menghadapi persidangan pidana atas pelanggaran pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana karena mempublikasikannya,” jelas A/Prof Bosland.
Sanksi terhadap jurnalis bisa berupa denda atau hukuman penjara.
Defamation
Pencemaran nama baik adalah tindakan “memublikasikan sesuatu yangmana akan merendahkan penilaian akan seseorang dari orang lain” menurut A/Prof Bosland.
“Ketika seseorang didakwa, Anda dapat mempublikasikan bahwa mereka diduga melakukan penipuan atau bahwa polisi menuduh mereka melakukan penipuan dan mereka akan menghadapi proses hukum,” jelasnya.
"Misalnya, mengatakan seseorang telah melakukan penipuan dan mempublikasikannya dengan cara seperti itu akan memenuhi apa yang disebut sebagai penyebab tindakan dalam pencemaran nama baik."
Ia mengatakan penggunaan kata 'diduga' dalam kasus ini akan memberikan pembelaan kebenaran bagi jurnalis. Pembelaan kebenaran adalah salah satu dari banyak pembelaan terhadap klaim pencemaran nama baik, termasuk opini jujur, kepentingan publik, dan hal-hal sepele.
Pembelaan kebenaran juga dapat digunakan ketika melaporkan saat proses awal.
Ia mengatakan pembelaan kebenaran ini "menguntungkan media".
"Alasan mengapa Anda sebaiknya menggunakan 'diduga telah melakukan penipuan' dibandingkan mengatakan seseorang telah melakukan hal-hal ini dan oleh karenanya bersalah atas penipuan adalah untuk memastikan agar Anda memiliki pembelaan atas kebenaran," jelasnya.
Pembelaan Kebenaran juga dapat melindungi jurnalis yang telah menerbitkan laporan investigasi, sebelum dijatuhkannya tuntutan atau hukuman.
“Jika Anda seorang reporter investigasi, Anda memiliki semua bukti yang menunjukkan seseorang telah melakukan penipuan dan Anda ingin mempublikasikannya sebagai paparan media… yang Anda lakukan adalah mempublikasikan semua bukti itu dan semua yang telah Anda kumpulkan bersamaan dengan pernyataan bahwa seseorang 'diduga melakukan penipuan,' kata A/Prof Bosland.
Media personnel are seen as Lisa Wilkinson speaks to the media outside the Federal Court of Australia in Sydney after winning the defamation lawsuit brought against Network 10. Credit: Bianca De Marchi/AAP Image
A/Prof Bosland mengatakan meskipun ini merupakan "perbedaan yang halus, namun hal ini penting" karena dapat memberikan pembelaan kepentingan publik bagi jurnalis.
Jika pembedaan tersebut tidak dilakukan, hal ini dapat membuat reporter tersebut dikenakan tanggung jawab, jika dituduh melakukan pencemaran nama baik, atas dasar tidak melakukan aktivitas "jurnalisme yang bertanggung jawab".
'Anda telah membuat tuduhan bahwa seseorang sebenarnya telah melakukan penipuan. Tapi bukti Anda mungkin tidak secara rasional mengarah pada kesimpulan itu,” jelasnya.
“Mungkin cukup untuk menunjuk ke arah itu, jadi jika itu yang Anda katakan, kemungkinan besar Anda akan terlihat sebagai jurnalis yang bertanggung jawab dan memiliki pembelaan jurnalisme yang bertanggung jawab.”
Meskipun beberapa pihak mungkin menuduh jurnalis tidak memberikan pemberitaan yang adil dan tidak memihak dalam proses pengadilan, terdapat tanggung jawab hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh media untuk membatasi risiko konsekuensi hukum.
Menggunakan kata 'diduga' dalam pemberitaan tidak berarti jurnalis berpihak pada tergugat atau penggugat, melainkan menghormati proses pidana dan melindungi tidak hanya dirinya sendiri dan outlet beritanya, namun juga nara sumbernya dan semua orang yang terlibat dalam berita tersebut.
Sementara jurnalis yang terbukti melakukan penghinaan terhadap pengadilan dapat dikenai sanksi pidana. Mereka yang diketahui melakukan pencemaran nama baik bertanggung jawab secara pribadi, begitu pula organisasi media yang menerbitkan konten tersebut. Kedua belah pihak dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada orang/lembaga yang dicemarkan nama baiknya.
Ada juga contoh ganti rugi yang parah.
“Itu adalah ganti rugi yang diberikan kepada penggugat dimana tergugat, dalam hal ini seorang jurnalis, telah melakukan tindakan yang memperburuk kerugian yang telah diakibatkan bagi orang tersebut,” kata A/Prof Bosland.
Pentingnya pelaporan pengadilan secara demokratis
Meskipun terdapat banyak hambatan bagi jurnalis yang ingin melakukan liputan di pengadilan, A/Prof Bosland bersikukuh bahwa baik media maupun pengadilan telah membangun sistem yang jujur dan menghormati satu sama lain.
"Anda bisa mempublikasikan apa pun yang Anda suka ketika melaporkan suatu kasus di pengadilan, apa pun yang telah terungkap di pengadilan dalam sebagian besar kasus, ada beberapa pengecualian untuk itu. Namun jika Anda memberikan laporan yang adil dan akurat tentang apa yang diduga telah terjadi...maka tidak apa-apa," katanya.
"Hukum berusaha untuk menyeimbangkannya dengan menanyakan bukan tentang apakah Anda telah menggunakan istilah dugaan dalam konteks tersebut, namun apakah Anda telah memberikan laporan yang adil dan akurat tentang apa yang terjadi di ruangan itu."
Ia mengatakan pelaporan pengadilan yang adil dan akurat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan suatu negara, tidak hanya terhadap pengadilan namun juga terhadap demokrasi secara keseluruhan.
“Ini bukan hanya untuk kepentingan media, tapi juga untuk kepentingan pengadilan. Pengadilan mempunyai kepentingan nyata untuk memastikan bahwa media dapat memberitakan apa yang terjadi di pengadilan karena hal ini memberikan legitimasi pada proses tersebut,” katanya.
“Kemampuan media untuk melaporkan pengadilan merupakan hal yang mendasar karena hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Segala sesuatunya tidak terjadi secara tertutup dan media bebas untuk melaporkannya.
"Penting untuk diingat bahwa peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilaporkan... peraturan ini harus diarahkan untuk memfasilitasi kepercayaan pada sistem peradilan."
